DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berita

Jumat, 19 Agustus 2016 | Oleh: admin

Sebelum Bahas P-APBD 2016, Dispenda Diminta Beberkan PAD

Foto: ilustrasi *

SAMARINDA, Komisi II DPRD Provinsi Kaltim bakal meminta data-data pemasukan dan pengeluaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kaltim.

SAMARINDA - Komisi II DPRD Provinsi Kaltim bakal meminta data-data pemasukan dan pengeluaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kaltim.

Tujuannya untuk mengontrol pemasukan yang bersumber dari pajak dan retribusi. Hal ini terkait dengan kondisi keuangan daerah Kaltim yang mengalami defisit anggaran secara drastis.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim, Edi Kurniawan, mengungkapkan, ada beberapa item pendapatan asli daerah yang harus dibeberkan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Biro Keuangan Pemprov Kaltim. ‎

Yakni pajak-pajak dan retribusi seperti pajak kendaraan, penerangan jalan, dan lainnya.

Kata Edi, Komisi II akan meminta data dan penjelasan NPL (Non Performing Loan) atau tunggakan-tunggakan dari pajak-pajak retribusi itu.‎

Tidak menutup kemungkinan pendapatan dari retribusi banyak yang belum disetorkan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kan itu ada tunggakannya, cuma teman-teman di Badan Anggaran tidak fokus kesitu, hanya fokus ke belanja pengeluaran. Ini kita akan bantu Banggar supaya performa anggaran di Perubahan APBD berapa yang sebenarnya ada," tutur Edi, dari Fraksi PDI Perjuangan, kepada Tribun, Kamis (23/6/2016).

Dengan mengetahui neraca keuangan daerah dari sumber pendapatan daerah, lanjut Edi, Badan Anggaran bisa memastikan berapa sisa anggaran yang bisa dibahas di P-APBD.

"Itu baru dari sektor pemasukan retribusi pajak saja. Belum lainnya," ujarnya. (*)