DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berita

Jumat, 19 Agustus 2016 | Oleh: admin

PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kaltim Segera Rampingkan Biro

Foto: ** http://oketimes.com/photo/dir052016/oketimes_Genjot-PAD-Pajak-Reklame--Dispenda-Pelalawan-Gandeng-Satpol-PP-.jpg

SAMARINDA - Peraturan perangkat daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam penataan kelembagaan dan organisasi perangkat daerah. 

SAMARINDA - Peraturan perangkat daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam penataan kelembagaan dan organisasi perangkat daerah. 

Asisten Pemerintahan Sekprov Kaltim Dr Meiliana mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 merupakan  tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait perubahan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Meiliana menjelaskan, PP ini memuat ketentuan-ketentuan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), jenis kriteria tipelogi hingga pada kedudukan tugas dan fungsi perangkat daerah. Ketentuan ini mengatur, kelembagaan di sekretariat provinsi hanya ada 3 Asisten dan 3 Staf Ahli Gubernur dengan 9 Biro.

"PP tersebut sudah berlaku dan kita sedang menyusun organisasi dan perangkat daerahnya. Diharapkan minggu depan sudah selesai. Kami juga sudah melakukan rapat dengan Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak bersama Sekprov Kaltim H Rusmadi, para Asisten dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim dan Biro Organisasi untuk menyusun dan menata kembali perangkat daerah sesuai amanat PP tersebut," ungkap Meiliana, Selasa (16/8).

Untuk pegawai yang lembaganya terkena perampingan, lanjut Meiliana nantinya mereka harus mengikuti job fit untuk melihat  kompetensi masing-masing. Setelah itu  akan dikukuhkan oleh gubernur, karena  pemprov belum membuka seleksi terbuka untuk jabatan eselon. Penataan kelembagaan sesuai PP 18 Tahun 2016 tersebut ditargetkan rampung pada Desember mendatang.  (mar/sul/humasprov) 

IndexInfo & Pengumuman

IndexAgenda