DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berita

Kamis, 13 Oktober 2016 | Oleh: Reporter : Diskominfo Kukar Editor : Fai

Kemana Larinya Uang Karcis ke Pulau Kumala? Ini Jawabannya

Foto: Pulau Kumala dari ketinggian. Foto bawah, Jembatan Repo-Repo saat dipadati wisatawan. (Foto-foto: Istimewa)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Kartanegara, menjelaskan perihal retribusi karcis masuk ke Pulau Kumala. Sebagai informasi, Sabtu 23 April 2016, KlikTenggarong.com sempat mengutip warta dari kanal resmi Komite Nasional Pemuda Indonesia Kukar yang mempertanyakan pungutan di sana.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Kartanegara, menjelaskan perihal retribusi karcis masuk ke Pulau Kumala. Sebagai informasi, Sabtu 23 April 2016, KlikTenggarong.com sempat mengutip warta dari kanal resmi Komite Nasional Pemuda Indonesia Kukar yang mempertanyakan pungutan di sana.

Diunggah Jumat 22 April 2016, masalah itu diutarakan Wakil Ketua KNPI Kukar, Tohari MK. (Klik berita terkait: Karcis ke Pulau Kumala Dipertanyakan KNPI KukarBerita tersebut bahkan menjadi trending topic ke 7 di kanal KlikTenggarong.com sejak diterbitkan hingga siang tadi dengan jumlah ribuan pembaca.

Menurut Kepala BPKAD Kukar, Taufan Hidayat, pengelolaan Pulau Kumala --sejak Jembatan Repo-Repo resmi menghubungkan Tenggarong dengan Pulau Kumala-- tidak hanya dilakukan BPKAD Kukar.

“Pulau Kumala itu kami kelola bersama, dan kami di BPKAD sebagai koordinatornya. Ada 3 SKPD yang terlibat, yakni Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah, Red.), Dishub (Dinas Perhubungan, Red.), dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja, Red.),” ungkapnya, kemarin.

Taufan menjelaskan, dalam tugas penarikan --penjualan tiket masuk-- ke Pulau Kumala, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlibat senantiasa bekerjasama di lapangan.

“Bisa oleh petugas Dispenda, petugas Dishub, bahkan oleh petugas Satpol PP yang kebetulan sambil menjalankan tugas jaga keamanan dan ketertiban di lokasi. Tapi untuk pendapatan tiket secara keseluruhan masuk kas bendahara penerima di BPKAD,” terangnya.

Meski ada 3 SKPD yang melakukan tugas penjualan tiket masuk Pulau Kumala, Taufan menegaskan, pertanggungjawaban pendapatannya ada di BPKAD Kukar.

Ia menyatakan, pengelolaan yang dikoordinir BPKAD Kukar terhadap obyek wisata Pulau Kumala hanya bersifat sementara. Sebab nantinya akan dikelola SKPD terkait. BPKAD Kukar sendiri diwenangkan memelihara Pulau Kumala yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kukar ketika dalam kondisi vakum pasca dilepas pengelola swasta sebelumya, yakni PT El John.

"Selama kevakuman itu, kami hanya bertugas memelihara aset dengan dibantu Dinas PU (Pekerjaan Umum, Red.) melalui Bidang Kebersihan dan Pertamanan. Dalam masa itu, kami sempat berupaya menawarkan Pulau Kumala kepada ivestor melalui lelang terbuka. Namun ternyata belum ada pihak swasta yang benar-benar serius walau ketika itu ada beberapa investor yang menyatakan minat," urai Taufan. (*)

Sumber :KLIKTENGGARONG.COM

IndexInfo & Pengumuman

IndexAgenda